Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan, Jumadi mengatakan pihaknya sering memperhatikan bus transmebidang yg melintasi jalanan di Kota Medan masih menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Seharusnya bus trans mebidang hanya dapat berhenti di halte yang telah tersedia sesuai dengan aturan yang ada. Jumadi menambahkan pemerintah terkesan hanya menerima bantuan hibah bus dari Pemerintah Pusat tanpa memikirkan tujuan pengoperasian, mulai dari ketersediaan infrastruktur pendukung maupun untuk mengurangi tingkat kemacetan.

 

Lebih lanjut, Jumadi mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengawasan dilapangan agar tidak ada terjadi perebutan penumpang antara trans mebidang dan angkutan umum lainnya. (Rizky Pradita/Medan)