Medan FM - Program Kartu Identitas Anak yang diterapkan oleh Kementrian Dalam Negeri dinilai akan menjadi ajang pungli oleh oknum dipemerintahan. Sehingga anggota dewan menilai pemko medan harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum diterapkan untuk kota medan

Wakil Ketua DPRD Medan, Nanda Ramli mengatakan dikhawatirkan akan banyak praktik pungutan liar dari kebijakan kemendagri tersebut. Menurutnya harus ada sikap tegas dari Wali Kota, bahwa kartu tersebut gratis tanpa ada pungutan apapun. Jika ditemukan adanya kutipan liar maka pemerintah harus memberikan sanksinya. Nanda menambahkan penerapan kartu identitas anak ini juga dinilai tidak begitu penting sebab ada akte kelahiran yang telah digunakan sejak lama. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Ahyar Nasution mengatakan untuk dikota medan belum dapat diterapkan sebab belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang mengatur tentang kartu tersebut. 

Lebih lanjut, Ahyar menambahkan pihaknya sudah mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan sehingga jika juknis sudah ada maka KIA dapat langsung digunakan. (Rizky Pradita/Medan)