Medan FM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), enggan mengomentari masa depan kelanjutan kasus suap PTUN Medan yang diduga juga melibatkan Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan terkait apakah Tengku Erry terlibat atau tidak, tentunya harus mengumpulkan semua bukti terlebih dahulu. Sebab pihakmya sangat berhati hati dalam menentukan status seseorang, sehingga tidak cukup hanya dengan opini yang berkembang di masyarakat. Namun, Alexander menambahkan ketika dalam penyelidikan terkumpul minimal dua alat bukti saja maka pihaknya barulah dapat menaikkan satu perkara menjadi tersangka. 

Sementara terkait kasus suap Anggota DPRD Sumut, Alexander mengatakan KPK akan memilah dari 100 orang yang secara aktif bernegosiasi dalam pemberian suap, atau hanya menerima tetapi tidak terlibat dalam proses negosiasi. (Rizky Pradita/Medan)