Medan FM - Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat dinilai masih pasif. Sebab selama ini dalam penyaluran KUR hanya menjadi tanggung jawab perbankan 

Anggota Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan Pemerintah seharusnya dapat melakukan berbagai macam upaya untuk mempercepat penyaluran KUR sebab erat kaitannya dengan laju perekonomian Sumatera Utara. Pihaknya menghimbau agar pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak perbankan dalam mengakses KUR. 

Sementara itu, Wakil Pimpinan BNI wilayah Sumatera Utara, Andreas Ginting mengaku bahwa peran pemerintah baik provinsi maupun daerah belum maksimal. Meskipun dipermudah dalam medapatkan perizinan namun peran pemerintah dalam mempercepat penyaluran masih minim.

Untuk diketahui hingga Maret 2016, BNI wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan Rp 300juta kredit usaha rakyat, dan mandiri juga telah menyalurkan Rp 393juta. (Rizky Pradita/Medan)