Medan FM - Deputi KPK Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan mengaku kerawanan tindak kasus korupsi di pemerintahan terletak pada pengadaan barang jasa, perizinan dan pelayanan publik.

Menurut Pahala, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah serta peran masyarakat yang tidak terakomodir. Secara umum korupsi dalam hal pelayanan publik maupun pengadaan barang dan jasa terjadi disetiap kota besar. Sedangkan korupsi pada perizinan biasanya banyak terjadi pada pemerintah provinsi dan kabupaten yang memiliki sumber daya alam.

Seperti diketahui, kemarin Kepala Daerah se Sumatera Utara telah menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi. Dengan ini, KPK akan terus pantau komitmen yang telah disepakati tersebut untuk mencegah kasus korupsi. (Rizky Pradita/Medan)