Medan FM - Anggota Panitia Khusus (pansus) DPRD Medan dipastikan akan menolak Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Walikota Medan 2015 dari Dinas Pendidikan karena dinilai tidak transparan dalam memberikan data

Anggota Pansus LPj DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan kepala dinas pendidikan dinilai tidak transparan terkait pemotongan dana sertifikasi guru. Padahal berdasarkan hasil reses terungkap hampir 50persen di semua jenjang pendidikan terkena potongan Rp 100 ribu pada beberapa guru. Irsal menambahkan pihaknya menduga pemotongan tersebut karena dana sertifikasi tidak ditransfer langsung kepada para guru melainkan bendahara disdik medan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidkkan Medan, Marasutan Siregar membantah bahwa dana sertifikasi tersebut ditransfer melalui bendahara. Dirinya mengaku bahwa dana tersebut langsung diterima oleh para guru.

Lebih lanjut, Anggota pansus lainnya, Hendrik Halomoan Sitompul mengatakan jika ditemukan melalui bendahara, pihaknya akan melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang karena merupakan tindakan pidana. (Rizky Pradita/Medan)